Kamis, 01 Mei 2014
Tahun
2014 menjadi tahun penting bagi Indonesia, sejarah baru akan segera dimulai.
Gegap gempita mulai terasa sejak akhir 2013, dimana Bangsa Indonesia akan
segera memiliki Presiden baru, sehubungan dengan dua kali terpilihnya Presiden
SBY. Sejak Pemilu 2004, Pemilihan Presiden dilakukan secara langsung, Rakyat
sendiri yang menentukan siapakah yang pantas menjadi pemimpin bangsa. Seiring
berjalanya waktu, simpati rakyat terhadap Pemilu semakin menurun, ini
dibuktikan dengan tingginya angka golput di tiap – tiap daerah. Pemilu yang
seharusnya menjadi momentum perbaikan bangsa nampaknya kini hanya menjadi ajang
peralihan kekuasaan dan untuk memenangkan kepentingan golongan. melihat kondisi
seperti ini nampaknya rakyat trauma dengan kepemimpinan sebelum sebelumnya dan
merasa jera untuk memilih. Alih alih untuk menentukan nasib bangsa lima tahun
mendatang, toh hasilnya tidak akan jauh berbeda.
Menjelang
Pemilu, banyak bermunculan gerakan gerakan pro rakyat miskin, mulai dari
bantuan pendidikan, hingga bantuan dana untuk keagamaan. Gerakan – gerakan
seperti ini ternyata merupakan salah satu bentuk pencitraan dari calon untuk
memikat hati rakyat sehingga ketika pemilu nanti rakyat memilih calon tersebut.
Namun begitu pemilu usai, gerakan gerakan sosial ini kemudian menghilang dengan
sendirinya. Bagaimana nasib rakyat selanjutnya? Nasib rakyat bergantung
bagaimana pemimpin yang telah dipilih, sayangnya setelah terpilih, para
pemimpin tersebut pura pura lupa bahwa masih memiliki hutang janji. Berkaca
pada pemilu legislatif, 9 april lalu. Masyrakat nampaknya masih tergoda dengan
iming iming uang dan semacamnya. Meskipun sosialisasi pemilu bersih dilakukan
di daerah – daerah, langkah tersebut tidak mempan mengatasi. Rakyat kecil tentu
tidak akan berkata tidak untuk “duit”, hal ini wajar terjadi. Daripada mengenal
satu persatu siapa yang mencalonkan, latar belakang calontrack record calon,
masyarakat cenderung memilih yang memberikan pesangon, tanpa harus kenal calon.
Toh janji – janji para calon juga hanya sekedar janji dan pesangon yang
diberikan bisa jadi adalah uang rakyat, yang dikeruk kemudian dikembalikan lagi
kerakyat.
Perubahan
menjadi Indonesia yang lebih baik menjadi harapan besar rakyat, namun Indonesia
menjadi jauh tidak lebih baik. Korupsi bermunculan dimana – mana, partai
politik menjadi kendaraan utama untuk mengeruk uang rakyat melalui
peselingkuhan antara legislatif dan eksekutif. Banggar DPR yang diharapkan
mempermudah pembahasan rencana anggaran justru menjadi ajang bancakan partai
politik. Titipan proyek menjadi modus untuk mendapatkan fee dari rekanan.
Parpol berburu pendanaan dari proyek – proyek Negara. Proyek yang seharusnya
menjadi jalan mensejahterakan rakyat justru dinikmati parpol.
.jpg)
